× Redaksi Pedoman Media Siber Privacy Policy
Beranda daerah Tidak Kantongi Izin Lahan Pengeringan, Pemilik Tetap Ngotot Garap Lahannya

Tidak Kantongi Izin Lahan Pengeringan, Pemilik Tetap Ngotot Garap Lahannya

421
SHARE
Tidak Kantongi Izin Lahan Pengeringan, Pemilik Tetap Ngotot Garap Lahannya

Tampak lahan produktif yang telah di keringkan milik muhtar.

Malang, sidaknews.com - Untuk tetap meningkatkan Produktifitas Pertanian yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat serta Swasembada Pagan memerlukan lahan produktif, untuk itu izin mendirikan bangunan (IMB) di lahan Produktif betul menjadi perhatian Pemerintah karena berdampak pada tidak tersedianya lahan produktif untuk pertanian.

Salah satu lahan produktif di Jl.Trunojoyo, Kedungpedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, proses pengeringan ini mayoritas sebagai modus dalam alih fungsi lahan pertanian di duga tidak mengantongi izin.

Menurut pengakuan para pekerja saat ditemui awak media di lokasi, bahwa pemilik lahan produktif tersebut bernama, Muhtar. Terkait keberadaan izin pengeringan dimaksud, pihaknya tak mengetahui, rencananya lahan ini akan di dirikan kafe.

"Kami hanya pekerja mas, rencanya akan di dirikan kafe tengah sawah dan terkit izin lahan, silahkan tanya langsung kepada pemilik lahan, pak Muhtar," kata Pekerja..

Muhtar (pemilik lahan) saat di hubungi lewat telepon selulernya, Senin (12/10), ia mengakui bahwa lahan tersebut memang telah dikeringkan, namun belum ada pembanguan apapun. Ditanya perihal izin pengeringan, pemilik lahan tidak merespon.

Kepala bidang (Kabid) Bina Manfaat Dinas PU SDA kabupaten Malang, Budi Cahyono, saat di temua awak media, (7/10), di kantornya, menegaskan, pengeringan lahan produktif harus melalui proses perizinan. Hal ini, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Irigasi.

Ia menjelaskan, pada BAB XIII pasal 80 tentang Alih Fungsi Lahan Beririgasi telah diatur bahwa, untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Bupati mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi.

Selanjutnya, dalam rangka menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, dinas berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non pertanian.

Kemudian, Pemerintah Daerah (Pemda) secara terpadu menentukan wilayah potensial irigasi, dalam rangka mendukung perwilayahan komoditi pertanian yang menjadi salah satu unsur dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah.

Tak hanya itu, alih fungsi lahan beririgasi dalam suatu daerah irigasi, harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah daerah yang telah ditetapkan, dan memperoleh izin dari Pemda, jelas Budi.

Lanjutnya, pada pasal 81, dijelaskan; alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat; perubahan rencana tata ruang wilayah daerah, atau bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.

Pemerintah daerah mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah, Pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal; sebagian atau seluruh jaringan irigasi beralih fungsi, atau Lahan beririgasi beralih fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 80.

Badan usaha, badan sosial atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah daerah, wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

"Maka siapapun yang akan melakukan alih fungsi lahan pertanian, harus melalui proses perizinan sesuai Perda Kabupaten Malang, termasuk Muhtar, pungkas Budi.

Hal yang sama juga di katakan, Kabid Tata Ruang Dinas Cipta karya,Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Malang, Khairul Kusuma, setelah Staff kami cek di lokasi, serta dari data kami bahwa lokasi yang di maksud belum memiliki Rekom atau KRK atau IPPT yang di terbitkan atas lokasi tersebut, singkat Kusuma. (nes)

VIDEO