Garut,sidaknews.com – Polemik mencuat dari balik proses seleksi direksi baru PDAM Tirta Intan Garut. Sorotan tajam datang dari aktivis muda Yogi Iskandar yang menganggap jalannya tahapan seleksi sarat tanda tanya dan penuh dugaan permainan kekuasaan.
Yogi menyoroti waktu pembukaan pendaftaran yang jatuh pada 19 Mei 2025. Menurutnya, tanggal tersebut bukan kebetulan administratif semata, melainkan bagian dari skenario yang dirancang untuk menguntungkan figur tertentu yang diduga punya kedekatan dengan elit kekuasaan daerah.
“Saya melihat ada motif yang disembunyikan di balik penetapan tanggal itu. Kesan kuatnya, ini hanya upaya mengamankan posisi orang dalam,” ujar Yogi dalam keterangannya, Minggu (25/5/2025).
Ironisnya, kata Yogi, PDAM Garut justru tengah berada di jalur positif. Selama dua tahun terakhir, perusahaan plat merah ini dinilai menunjukkan performa keuangan yang makin sehat, mengurangi beban utang, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Namun, para pemimpin yang membenahi itu justru disingkirkan begitu saja.
“Logikanya dibalik. Yang sudah terbukti membawa kemajuan malah dilepas tanpa alasan. Ini seperti mengabaikan kerja keras hanya demi kepentingan politik sesaat,” katanya menambahkan.
Tak hanya mekanisme seleksi, Yogi juga menyayangkan kurangnya ruang partisipasi publik. Ia menilai proses ini digelar secara tertutup dan minim transparansi. Padahal, menurutnya, masyarakat punya hak untuk tahu siapa yang akan memegang kendali atas pelayanan air bersih mereka.
“PDAM itu bukan ruang gelap. Harusnya dibuka ke publik, biar rakyat bisa ikut menilai siapa yang pantas jadi pemimpin,” tegasnya.
Lebih jauh, Yogi juga menyinggung atmosfer kerja di internal PDAM yang selama ini telah mengalami perubahan positif. Ia mengaku mendapat banyak cerita dari pegawai bahwa iklim kerja menjadi lebih profesional dan minim tekanan politik di bawah kepemimpinan sebelumnya.
“Saat pimpinan bekerja jujur dan terukur, dampaknya terasa sampai ke bawah. Itu modal penting yang seharusnya tidak dikorbankan hanya karena urusan kursi jabatan,” ucap Yogi.
Ia kemudian meminta Bupati Garut agar tidak menutup mata terhadap keresahan yang berkembang. Menurutnya, sebagai pemegang kewenangan tertinggi atas BUMD, kepala daerah wajib mendengarkan suara dari dalam dan mengawal seleksi agar berjalan bersih dari intervensi.
“Jangan sampai PDAM kembali jadi alat tawar-menawar politik. Kalau itu terjadi dan publik dirugikan, bupati harus siap menanggung konsekuensinya,” tandas Yogi menutup pernyataannya. (Red)
