Tanjungpinang,Sidaknews.com – Dua proyek strategis di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tengah menjadi sorotan publik. Proyek Pelabuhan Roro Letung Tahap II di Kabupaten Kepulauan Anambas dan pembangunan Gedung Pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kepri di Kota Batam menuai kritik terkait kualitas pekerjaan dan dugaan penyimpangan.
Menariknya, nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Abraham Lucky Geraldo disebut-sebut sebagai figur sentral dalam kedua proyek ini. Namun hingga kini, ia memilih bungkam dan belum memberikan klarifikasi atas beragam kritik serta dugaan pelanggaran yang mencuat.
Sorotan pada Proyek Roro Letung Tahap II
Proyek Pelabuhan Roro Letung Tahap II dengan nilai kontrak Rp31,18 miliar diharapkan memperkuat konektivitas dan menggerakkan perekonomian Kepulauan Anambas. Namun, hasil temuan di lapangan menunjukkan adanya masalah serius.
Ditemukan lubang besar pada lantai pelabuhan yang diduga akibat pemadatan tanah yang kurang tepat. Metode penimbunan tanah langsung ke laut tanpa batu pelindung juga membuat perairan sekitar menjadi keruh dan mengganggu aktivitas nelayan.
“Proyek sebesar ini bukan hanya soal membangun fisik, tapi juga membangun kepercayaan masyarakat. Harus dikelola dengan transparan dan jujur,” tegas Sekretaris Aliansi Anambas Menggugat (ALAM).
ALAM mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan audit dan penyelidikan menyeluruh, memastikan kualitas konstruksi sesuai spesifikasi dan penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan.
Masalah di Gedung Pelayanan BPTD Kelas II Kepri
Sementara itu, pembangunan Gedung Pelayanan BPTD Kelas II Kepri di Batam yang menelan dana Rp14,56 miliar juga tak luput dari kritik. Meski telah diresmikan, gedung ini belum selesai sepenuhnya.
Sejumlah masalah teknis mencuat, mulai dari plafon bocor, pemasangan panel ACP yang belum rampung, hingga dugaan penggunaan material tidak sesuai spesifikasi kontrak.
PPK Masih Diam, Publik Makin Bertanya
Sebagai PPK yang bertanggung jawab penuh pada dua proyek tersebut, Abraham Lucky Geraldo hingga kini belum memberikan keterangan resmi. Sikap bungkam ini memicu tanda tanya besar mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan proyek pemerintah.
“Kalau memang tidak ada masalah, mengapa harus diam? Publik berhak tahu kemana anggaran negara digunakan,” ujar seorang aktivis masyarakat Kepri.
Desakan agar informasi kedua proyek ini dibuka secara transparan semakin menguat. Publik menilai keterbukaan menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan dan memastikan proyek strategis berjalan sesuai tujuan. (Red)
