Jakarta – Pemerintah menetapkan anggaran pendidikan tahun 2026 sebesar Rp757,8 triliun, naik 9,8 persen dibanding outlook 2025 yang sebesar Rp690 triliun. Kenaikan ini menjaga komitmen alokasi 20% dari APBN sesuai amanat konstitusi dan DPR.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, anggaran tersebut diarahkan pada tiga fokus utama: siswa/mahasiswa, tenaga pendidik, serta sarana-prasarana pendidikan. Diliris dari laman: infopublik.id.
Fokus untuk siswa dan mahasiswa (Rp301,2 triliun)
Program Indonesia Pintar (PIP) Rp15,5 triliun untuk 21,1 juta siswa SD–SMA
KIP Kuliah & Bidikmisi Rp17,2 triliun bagi 1,2 juta mahasiswa
Beasiswa LPDP Rp25 triliun untuk 4.000 penerima, riset, dan pendidikan strategis
Program Makan Bergizi Gratis Rp223 triliun untuk 82,9 juta anak didik
Fokus untuk pendidik (Rp274,7 triliun)
Tunjangan Profesi Guru Non-PNS Rp19,2 triliun (754.747 guru)
Tunjangan Profesi Dosen Non-PNS Rp3,2 triliun (80.325 dosen)
Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah Rp69 triliun (1,6 juta guru)
Gaji & tunjangan guru/dosen PNS Rp120,3 triliun
Fokus sarana dan operasional pendidikan (Rp150,1 triliun)
Program Sekolah Rakyat Rp24,9 triliun (200 lokasi baru + operasional)
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp64,3 triliun (53,6 juta siswa)
Bantuan Operasional PAUD Rp5,1 triliun (7,7 juta siswa)
Renovasi 850 madrasah & 11.686 sekolah Rp22,5 triliun
Bantuan Operasional PTN Rp9,4 triliun untuk 201 perguruan tinggi
Pembangunan Sekolah Unggulan Garuda Rp3 triliun (9 lokasi)
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan Rp253,4 triliun melalui transfer ke daerah (TKDD) untuk mendukung tunjangan guru, BOS daerah, operasional PAUD, serta program kesetaraan pendidikan.
“Dengan alokasi ini, fungsi pendidikan tetap berjalan baik di pusat maupun daerah, sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Sri Mulyani. (*)
