Bekasi,Sidaknews.com – Nilai fantastis penghasilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, bisa cuan puluhan juta rupiah tiap bulan hanya dari tunjangan.
Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 11 Tahun 2024 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota perwakilan rakyat daerah, besaran tunjangan bervariatif, Rp41,7 juta untuk Ketua, Rp40,2 juta untuk Wakil, dan Rp36,1 juta untuk Anggota.
Selain tunjangan rumah, DPRD Kabupaten Bekasi juga menerima tunjangan transportasi: Rp21,2 juta untuk Ketua, Rp17,3 juta untuk Wakil, dan Rp17,3 juta untuk Anggota DPRD setiap bulan.
Jumlah kedua tunjangan tersebut jika ditotal, jadi nilai fantastis, meski belum termasuk gaji pokok dan tunjangan lainnya. Seperti halnya Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dapat tunjangan sebesar Rp 62.9 juta hanya dari tunjangan perumahan dan transportasi setiap bulannya, belum termasuk gaji pokok dan tunjangan lainnya.
Dari jumlah tunjangan rumah dan transportasi mencapai 62,9 juta per bulan, maka tunjangan per tahun DPRD Kabupaten Bekasi mencapai 754 juta per orang.
Sementara itu, data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi tahun 2024, pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin mencapai 204 ribu jiwa atau 4,93 persen.
Menanggapi besaran tunjangan tersebut, seorang warga Kabupaten Bekasi M Amin menuturkan, besaran tunjangan tidak mencerminkan pada keberpihakan atas nasib masyarakat.
“Ya saya cukup kaget tunjangan dewan sangat besar juga dalam setahun, ini jelas tidak berpihak pada masyarakat Kabupaten Bekasi,” kata Amin Minggu (14/9/25).
Dirinya menambahkan, sebaiknya para anggota dewan dapat turun ke dapilnya masing-masing agar bisa melihat langsung masyarakat Kabupaten Bekasi yang masih di dalam garis kemiskinan.
“Iya seharusnya para anggota DPRD sebaiknya turun ke Dapilnya, coba lihat seberapa banyak masyarakat miskin yang masih membutuhkan biaya pemerintah. Jangan malah mikirin diri sendiri dalam situasi yang tidak seharusnya seperti saat ini,” pungkasnya. (Wnd)
