Pemprov Sumut Gerak Cepat Kendalikan Inflasi, Datangkan 50 Ton Cabai dari Jawa Timur

Tangkapan layar ketika warga sedang berbelanja cabai di Pasar Petisah. Pemprov Sumut datangkan 50 Ton cabai dari Jawa Timur sebagai langkah gerak cepat kendaikan inflasi. (Facebook Bobby Nasution).

Medan,Sidaknews.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mengambil langkah konkret dalam menekan laju inflasi yang belakangan menjadi perhatian serius. Berbagai strategi dilakukan untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok dan melindungi daya beli masyarakat.

Salah satu komoditas yang memberi andil besar terhadap inflasi di sejumlah daerah, seperti Medan dan Deli Serdang, adalah cabai merah. Guna menstabilkan harga, Pemprov Sumut bersama sejumlah BUMD melakukan intervensi pasar dengan mendatangkan 50 ton pasokan cabai dari Jawa Timur serta menggelar pasar murah di berbagai lokasi.

Pasokan cabai tersebut akan disalurkan melalui beberapa BUMD, antara lain PT Dhirga Surya, PT Aneka Industri dan Jasa (AIJ), PT Pembangunan Prasarana Sumut, bekerja sama dengan Bulog, PT Bhineka, dan Bank Sumut. Distribusi dilakukan ke sejumlah pasar di Medan dan Deli Serdang, seperti Pasar Induk Lau Cih, Pasar MMTC, Pasar Sei Sikambing, Pasar Sukaramai, hingga Pasar Petisah.

Dengan menerapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp55.000 per kilogram, kebijakan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, melindungi petani, serta memudahkan masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau.

Pantauan di Pasar Petisah Medan menunjukkan antusiasme masyarakat cukup tinggi terhadap program tersebut. “Kami sangat terbantu. Kalau bisa, harga cabai jangan mahal-mahal lagi,” ujar salah seorang warga yang tengah berbelanja.

Seorang pedagang di lokasi yang sama juga menyampaikan hal serupa. “Murah, murah, murah, ini cabai dari Pak Bobby,” ucapnya dengan semangat. Sementara itu, seorang ibu rumah tangga berharap harga cabai bisa terus dijaga agar tidak kembali melonjak.

Pemprov Sumut menegaskan akan terus melakukan langkah cepat dan nyata dalam mengendalikan inflasi serta menjaga kestabilan harga pangan. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk melindungi daya beli masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah. (*/Bahri Siregar)